Ketahanan Pangan dan Gizi yang Sehat dalam Program Swasti Saba

A. Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Tantangan dan Strategi

Ketahanan pangan dan gizi merupakan aspek krusial dalam pembangunan suatu negara. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh masyarakatnya. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, ketimpangan distribusi pangan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat sangat memengaruhi kondisi ketahanan pangan di Indonesia.

Artikel ini akan membahas ketahanan pangan dan gizi di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi di mana semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat dan aktif. Sementara itu, ketahanan gizi mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan asupan gizi yang cukup guna mencegah malnutrisi dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), ketahanan pangan memiliki empat pilar utama, yaitu:

• Ketersediaan Pangan: Menjamin produksi pangan yang mencukupi kebutuhan nasional.
• Akses Pangan: Memastikan seluruh masyarakat dapat memperoleh pangan secara fisik dan ekonomi.
• Pemanfaatan Pangan: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang sehat dan bergizi.
• Stabilitas Pangan: Menjaga ketahanan pangan agar tidak mudah terpengaruh oleh guncangan ekonomi atau bencana alam.

2. Tantangan Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia

Ketimpangan Distribusi Pangan

Beberapa daerah di Indonesia mengalami kelebihan produksi pangan, sementara daerah lain justru mengalami kekurangan. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan akses pangan dan tingginya tingkat ketergantungan pada impor.

Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, dan naiknya suhu global memengaruhi hasil pertanian dan ketersediaan pangan.

Kemiskinan dan Daya Beli Masyarakat

Tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan masyarakat tidak memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi.

Kebiasaan Konsumsi yang Kurang Sehat

Pola konsumsi masyarakat cenderung tinggi pada karbohidrat, tetapi rendah pada protein dan mikronutrien, menyebabkan masalah kesehatan seperti stunting dan obesitas.

Tingkat Produksi Pangan yang Tidak Konsisten

Produksi pangan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan lahan pertanian, alih fungsi lahan, dan kurangnya inovasi teknologi di sektor pertanian.

Ketergantungan pada Impor

Indonesia masih bergantung pada impor pangan strategis seperti gandum, kedelai, dan daging sapi, yang meningkatkan risiko ketahanan pangan apabila terjadi krisis global.

3. Strategi Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia

Diversifikasi Pangan

Mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan pokok (misalnya beras) dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal seperti sagu, ubi, dan jagung.

Peningkatan Produksi Pertanian Berkelanjutan

Mendorong penggunaan teknologi pertanian modern, peningkatan akses petani terhadap pupuk dan benih berkualitas, serta memperbaiki sistem irigasi.

Penguatan Sistem Distribusi dan Logistik Pangan

Membangun infrastruktur yang lebih baik untuk memastikan distribusi pangan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan Subsidi dan Bantuan Sosial

Program bantuan pangan seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu masyarakat miskin mendapatkan akses pangan yang cukup dan bergizi.

Edukasi Gizi dan Pola Makan Sehat

Kampanye dan sosialisasi tentang pola makan seimbang dan bergizi untuk mengurangi masalah kesehatan akibat gizi buruk.

Pemberdayaan Petani dan UMKM Pangan

Mendorong kewirausahaan di sektor pertanian dan memberikan akses permodalan bagi petani serta pelaku usaha kecil menengah dalam industri pangan.

Meningkatkan Ketahanan Pangan Lokal

Memperkuat produksi pangan lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di setiap daerah.

B. Ketahanan Pangan dan Gizi yang Sehat dalam Program Swasti Saba

Swasti Saba adalah program yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menciptakan Kota Sehat yang berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam program ini adalah ketahanan pangan dan gizi yang sehat, yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan bergizi bagi masyarakat.

Ketahanan Pangan dan Gizi Sehat dalam Swasti Saba

Ketersediaan Pangan

• Meningkatkan produksi pangan lokal, termasuk pertanian, perikanan, dan peternakan.
• Mendorong urban farming dan pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam sayuran dan buah-buahan.
• Mengurangi ketergantungan pada impor dengan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Akses terhadap Pangan Sehat

• Memastikan distribusi pangan yang merata ke seluruh masyarakat, termasuk daerah terpencil.
• Memberikan subsidi atau program bantuan pangan bagi keluarga miskin.
• Meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar tradisional dan modern yang menyediakan bahan pangan sehat.

Gizi yang Seimbang dan Sehat

• Edukasi masyarakat tentang pola makan sehat dan bergizi seimbang.
• Pencegahan stunting dan malnutrisi dengan pemberian makanan tambahan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil.
• Mendorong konsumsi makanan lokal yang kaya nutrisi dan mengurangi konsumsi makanan olahan berlebihan.

Keamanan Pangan

• Pengawasan ketat terhadap keamanan pangan, termasuk pengendalian penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produksi makanan.
• Sertifikasi pangan sehat bagi pelaku usaha kuliner dan produsen makanan.
• Edukasi kepada masyarakat tentang cara memilih, mengolah, dan menyimpan makanan dengan aman.

Implementasi Swasti Saba dalam Masyarakat

Program Swasti Saba tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam menciptakan lingkungan sehat dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Beberapa inisiatif yang bisa dilakukan meliputi:

• ✅ Pembuatan kebun gizi di sekolah dan lingkungan sekitar.
• ✅ Program penyuluhan gizi di posyandu dan puskesmas.
• ✅ Kampanye konsumsi pangan sehat dan gerakan anti-food waste.

Dengan adanya pendekatan ini, program Swasti Saba dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera melalui ketahanan pangan dan gizi yang berkualitas. 

Ketahanan pangan dan gizi merupakan faktor penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga ketahanan pangan, mulai dari ketimpangan distribusi, perubahan iklim, hingga kebiasaan konsumsi yang kurang sehat. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif seperti diversifikasi pangan, peningkatan produksi pertanian, serta edukasi gizi untuk memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi.

Dengan upaya yang konsisten dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, ketahanan pangan dan gizi di Indonesia dapat ditingkatkan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Read More

Analisis Kebijakan Publik tentang Kesehatan di Indonesia (2020-2030)

(FSKSS-Sukabumi, 13 Maret 2025) Kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas dalam pembangunan nasional Indonesia. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui berbagai kebijakan publik. Periode 2020–2030 menjadi masa yang krusial dalam menghadapi tantangan kesehatan global, seperti pandemi COVID-19, penyakit tidak menular, serta peningkatan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Dalam dekade ini, pemerintah berfokus pada reformasi sistem kesehatan untuk menciptakan layanan yang lebih inklusif, berbasis teknologi, dan berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan global, pendekatan holistik dan kolaboratif dalam kebijakan kesehatan menjadi semakin penting untuk memastikan setiap individu mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

2. Kebijakan Kesehatan di Indonesia 2020-2030

a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, terus dikembangkan agar lebih inklusif dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan yang diterapkan meliputi:

• Peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem pembiayaan kesehatan.
• Perluasan cakupan peserta JKN, termasuk bagi masyarakat miskin dan rentan.
• Reformasi tarif dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan keseimbangan fiskal BPJS.
• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana JKN.
• Implementasi skema subsidi silang untuk menyeimbangkan beban finansial antara kelompok peserta.

Data terbaru menunjukkan bahwa cakupan peserta JKN telah mencapai lebih dari 90% populasi Indonesia. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal pembiayaan dan ketimpangan akses layanan, terutama di daerah terpencil.

b. Penanganan Pandemi dan Kesiapsiagaan Kesehatan

Pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem kesehatan. Kebijakan yang diimplementasikan antara lain:

• Penguatan sistem surveilans dan deteksi dini penyakit menular.
• Peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan dalam menangani wabah.
• Percepatan program vaksinasi untuk membangun kekebalan kelompok.
• Penyediaan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani penyakit menular.
• Penyusunan protokol darurat kesehatan masyarakat yang lebih sistematis.

Pasca-pandemi, kesiapsiagaan terhadap wabah penyakit baru menjadi prioritas utama. Pemerintah mengembangkan sistem mitigasi yang berbasis data real-time untuk mempercepat respons terhadap potensi epidemi di masa depan.

c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

Meningkatnya kasus penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kanker mendorong kebijakan pencegahan, seperti:

Kampanye gaya hidup sehat dan peningkatan literasi kesehatan masyarakat.

Pengendalian faktor risiko seperti konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan.

Peningkatan layanan deteksi dini dan manajemen PTM di fasilitas kesehatan.

Integrasi layanan kesehatan primer dengan spesialisasi dalam menangani PTM.

Kolaborasi dengan sektor swasta dalam menyediakan produk pangan sehat.

Studi WHO menunjukkan bahwa beban penyakit tidak menular semakin meningkat di Indonesia, yang mempengaruhi produktivitas nasional. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan harus lebih agresif dan berbasis bukti ilmiah.

d. Transformasi Digital di Sektor Kesehatan

Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan semakin ditekankan melalui:

• Pengembangan rekam medis elektronik untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.
• Penguatan telemedicine sebagai alternatif layanan bagi masyarakat di daerah terpencil.
• Integrasi sistem informasi kesehatan untuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis data.
• Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam diagnosis dini penyakit.
• Implementasi big data untuk analisis epidemiologi dan pengelolaan sumber daya kesehatan.

Transformasi digital telah membantu mengurangi waktu tunggu pasien serta meningkatkan akses ke layanan spesialis tanpa harus bepergian jauh. Namun, tantangan terkait keamanan data dan kesenjangan teknologi masih perlu diatasi.

e. Kesehatan Ibu dan Anak serta Gizi Masyarakat

Penurunan angka stunting menjadi salah satu target utama pemerintah dengan strategi sebagai berikut:

• Program intervensi gizi spesifik dan sensitif.
• Peningkatan akses ibu hamil terhadap layanan kesehatan berkualitas.
• Penyuluhan dan edukasi masyarakat mengenai pola makan sehat dan bergizi.
• Implementasi kebijakan wajib ASI eksklusif dan fortifikasi pangan.
• Pendekatan berbasis komunitas untuk memastikan kepatuhan terhadap program gizi.

Angka stunting di Indonesia telah menurun secara signifikan dalam lima tahun terakhir, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target WHO di bawah 20%.

3. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun kebijakan yang telah diterapkan cukup komprehensif, masih terdapat berbagai tantangan, antara lain:

• Kesenjangan akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
• Kendala pendanaan dalam keberlanjutan program JKN.
• Kurangnya tenaga kesehatan, terutama di wilayah terpencil.
• Perubahan pola penyakit akibat gaya hidup modern.
• Keterbatasan infrastruktur teknologi dalam mendukung digitalisasi layanan kesehatan.
• Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan organisasi internasional.

4. Rekomendasi Kebijakan

Untuk memastikan keberhasilan kebijakan kesehatan hingga 2030, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan meliputi:

• Optimalisasi pendanaan sektor kesehatan melalui inovasi pembiayaan.
• Peningkatan kapasitas tenaga medis dan distribusinya secara merata.
• Penguatan sistem kesehatan primer untuk pencegahan penyakit sejak dini.
• Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkualitas.
• Mendorong penelitian dan inovasi dalam pengembangan obat dan teknologi kesehatan.
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kesehatan.

Dengan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti, Indonesia dapat membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

5. Kesimpulan

Kebijakan publik di sektor kesehatan Indonesia selama periode 2020–2030 berfokus pada peningkatan akses, kualitas, dan efisiensi layanan kesehatan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan adaptif terhadap tantangan global, diharapkan sistem kesehatan nasional semakin kuat dan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Peningkatan inovasi, investasi, dan sinergi antar sektor akan menjadi kunci utama dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Read More

Ketua FSKSS optimis Kabupaten Sukabumi Raih Swasti Saba Wistara ketiga kalinya

Ketua Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS), Yani Djatnika Marwan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kekompakan, semangat dan terlibat dalam penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS).

“Kita harus semangat dan ikhlas dalam menjalani kegiatan ini, insyaallah kita Kembali mendapatkan Wistara,” demikian ditegaskannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman di Aula PKK pendopo Kabupaten Sukabumi, Jumat (14/07) lalu.

Dilain kesempatan, pada selasa, 18 Juli 2023, pasca verifikasi lanjutan penghargaan kabupaten/kota sehat (KKS) tahun 2023 oleh tim verifikasi pusat secara virtual, Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengaku optimis bisa meraih swasti saba wistara ke tiga kalinya di tahun ini. Apalagi, respon tim verifikator pusat yang luar biasa atas jawaban yang disampaikan tim dari Kabupaten Sukabumi.

“Kita selalu optimis bisa meraih swasti saba wistara ketiga kalinya ini. Bahkan hasil verifikasi lanjutan ini, kita dianggap cukup bagus dibanding daerah lain,” ujarnya.

Apalagi, berbagai inovasi dan kegiatan di setiap tatanan telah terpenuhi dan terealisasikan dengan baik. Dimulai dari tatanan pertama hingga sembilan yang menjadi indikator dalam penilaian KKS.

“Dalam mencapai swasti saba wistara, kita melibatkan pentahelix. Lewat kebersamaan semua pasti bisa terselesaikan dengan baik,” ucapnya.

Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga, semua benar-benar menjadi kebiasaan yang baik.

“Edukasi tidak bisa dilakukan sebentar. Harus terus menerus sampai semua menjadi kebiasaan,” ungkapnya.

Apalagi, dalam waktu dekat Kabupaten Sukabumi menjadi tuan rumah healthy cities summit 2024. Peraihan swasti saba wistara bisa menjadi penggugah semangat bagi Kabupaten Sukabumi.

“Hasil dari KKS ini harus betul betul terlihat. Hasil ini pun bisa menjadi tiket masuk ke jejaring kota sehat se Asean,” bebernya.

Ketua Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) Hj. Yani Jatnika Marwan menambahkan, pertanyaan dari verifikator dapat terjawab dengan baik. Bahkan, mereka puas dengan jawaban yang diberikan tim Kabupaten Sukabumi.

“Jawaban dari pak Bupati dan tim memuaskan verifikator pusat. Kami berharap dan optimis, swasti saba wistara bisa diraih kembali. Sehingga, Kabupaten Sukabumi tiga kali berturut-turut mendapatkan swasti saba wistara,” terangnya.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS,, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang telah berpastisipasi dalam penyelenggaraan swasti saba 2023. Apalagi, swasti saba merupakan penghargaan sekaligus perayaan bagi daerah yang berhasil menyelenggarakan KKS. “Terima kasih Kabupaten Sukabumi sudah bekerja keras dan memenuhi 9 tatanan. Saat ini merupakan verifikasi lanjutan. Di mana, tim pusat akan pendalaman terkait hasil verifikasi dokumen yang dikirim,” pungkasnya. 

Read More

Ketua FSKSS hadiri Rakor dan Evaluasi Persiapan KKS Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

Ketua FSKSS Hj. Yani Jatnika Marwan menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan penilaian Kabupaten Kota Sehat, Selasa, (27/06/23) di Pendopo Sukabumi. Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa 13 kecamatan telah diadakan pembinaan pada lokus penilaain dalam rangka verifikasi KKS dari Provinsi Jabar tahun 2023

"mudah mudahan kita bisa lolos dari 18 Ko/ Kab se Jawa Barat , tentunya kita bisa berkolaborasi dengan semua steakholder terkait sehingga dengan kerja keras, apa yang kita harapkan bisa terwujud dan meraih Wistara ke 3" ungkapnya.

Menurutnya Kabupaten Sukabumi akan terus berjuang untuk meraih swasti saba wistara ketiga kalinya.

"Kita semua harus meningkatkan komitmen bersama. Sebab, keinginan ini tidak akan berjalan tanpa dorongan semua pihak," ungkapnya.

Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman dalam arahannya meminta semua untuk fokus harus benar benar solid untuk menghasilkan nilai yang baik dalam penilaian KKS tahun 2023.

"Untuk itu dalam Rakor ini kita bisa memperbaiki kekurangan, karena itu setiap perangkat daerah yang sudah turun ke lapangan harus melaporkan hasil pantauannya" jelasnya

Akhirnya sekda berharap dengan kebersamaan dan kerja keras semua apa yang ditargetkan bisa terwujud dan menghasilkan hasil yang terbaik.

Pada acara tersebut diadakan penandatanganan Berita Acara serah terima dokumen Verifikasi KKS 2023 oleh Sekda Sukabumi dan Ketua FSKSS Kab Sukabumi dan Penyerahan secara simbolik dokumen Verifikasi KKS 2023 dari Sekda Sukabumi kepada Ketua FSKSS Kab Sukabumi.

Hadir unsur Perangkat daerah terkait, Camat yang menjadi lokus penilaian KKS serta undangan lainnya.

Read More

Ketua FSKSS Hj.Yani Jatnika Marwan Mengunjungi UMKM Kahla Global Persada di Nagrak - Sukabumi

Ketua Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) Ibu Dra. Hj. Yani Jatnika Marwan, M.Pd, melakukan kunjungan lapangan (field visit) ke UMKM KAHLA GLOBAL PERSADA Produksi Keripik Tempe Crispy di Kp. Nagrak Lebak RT. 002 RW. 002 Desa Balekambang Kecamatan Nagrak (Kamis, 21 Juni 2023). Kegiatan ini dalam rangka untuk mempersiapkan penilaian Kabupaten Kota Sehat untuk lokus Tatanan Perkantoran dan Perindustrian Sehat.

Dalam kunjungan tersebut, Ibu Dra. Hj. Yani Jatnika Marwan, M.Pd menyampaikan bahwa “Keripik Tempe Crispy Kahla, adalah salah satu UMKM di Kabupaten Sukabumi yang dianggap sukses bahkan bisa mengekspor hasil produksinya ke berbagai negara”.

Terkait Penilaian Kabupaten Kota Sehat, insya Allah Keripik Tempe Crispy Kahla menjadi salah satu lokus penilaian KKS Tahun 2023, dan Kahla sendiri siap mendukung Kabupaten Sukabumi meraih kembali penghargaan Swasti Saba Wistara Ke-3.

Dalam kegiatan kunjungan ini, dihadiri juga oleh Camat Nagrak A. Sutianda, Kepala Puskesmas Nagrak Dinda Ismaya, Danramil Nagrak beserta jajaran Forkopincam lainnya.

#WistaraBisa
#SukabumiLebihBaik
#JabarJuara

Read More

FSKSS melakukan MoU dengan BPR Sukabumi terkait dana abadi

Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) bersama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sukabumi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) terkait dengan Penataan dan Penertiban Dana Abadi Forum Silaturahmi Desa Sehat (Rabu, 21/06/2023) bertempat di Kantor BPR Sukabumi. Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan koordinasi antara FSKSS, Dinkes dan BPR Sukabumi pada tanggal 5 Mei 2023. 

Dana Abadi Forum Silaturahmi Desa Sehat merupakan Dana Stimulan dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi yang diberikan kepada Forum Silaturahmi Desa Sehat dalam bentuk deposito di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sukabumi melalui Program Desa Sehat (DS), Program Desa Kontak Ibu (KI), Program Desa Masyarakat Mandiri Kesehatan (MMK) serta Program Pemberdayaan Kesehatan lainnya sejak tahun 2006. Perjanjian Kerjasama ini meliputi : 

1) penataan dan penertiban rekening Dana Abadi, 

2) mekanisme Deposito Berjangka Dana Abadi, 

3) pencairan bunga deposito Dana Abadi, 

4) Pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Abadi, dan 

5) informasi data perkembangan Dana Abadi secara berkala. 

Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua FSKSS Dra. Hj. Yani Jatnika Marwan, M.Pd dan Direktur Utama Perumda BPR Sukabumi H. Engkos Rosidin, SE., MM serta disaksikan oleh Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi H. Cucu Sumintardi, SKM., MKM, Sekretaris FSKSS Ajat Zatnika, S.Pd.I., S.Pd., M.Pd, Direktur Pemasaran Perumda BPR Sukabumi Hj. Nina Oktaria, SE dan Direktur Umum & Kepatuhan Perumda BPR Sukabumi Wibowo Hadikusumah, SH., M.Si.

Dana Abadi Forum Silaturahmi Desa Sehat yang didepositokan di BPR Sukabumi bersumber dari Dana Stimulan Program Kontak Ibu sebesar Rp. 8.000.000,-, Program Masyarakat Mandiri Kesehatan sebesar Rp. 17.000.000,-, Program PPK IPM sebesar Rp. 37.000.000,- dan Program lainnya, sehingga Dana Abadi per desa yang didepositokan di BPR Sukabumi bervariasi ada yang sebesar Rp. 8.000.000, Rp. 25.000.000, dan Rp. 62.000.000,-

Dra. Hj. Yani Jatnika Marwan, M.Pd menyatakan bahwa Dana Abadi tersebut tidak boleh dicairkan, hanya yang bisa dicairkan adalah bunga dari deposito Dana Abadi dan itupun Ketika mau mencairkan bunga deposito Dana Abadi harus ada rekomendasi dulu dari Ketua Forum Silaturahmi Kecamatan Sehat (FSKS) yang diketahui dan disetujui oleh Camat dan Kepala Puskesmas. Peruntukan dari bunga deposito Dana Abadi bisa digunakan untuk menunjang kegiatan dibidang kesehatan, operasional Forum Silaturahmi Desa Sehat (FSDS) dan Forum Silaturahmi Kecamatan Sehat (FSKS), dan untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (KKS).

Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) adalah organisasi masyarakat dibidang kesehatan yang diberi tugas sebagai Penyelenggara Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten Sukabumi Sehat berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Kabupaten Sukabumi Sehat, yang berkedudukan di tingkat Kabupaten Sukabumi. Dan salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan manajemen pengelolaan Dana Abadi Forum Silaturahmai Desa Sehat.

Direktur Utama BPR Sukabumi H. Engkos Rosidin, SE., MM menyambut baik upaya penataan dan penertiban Dana Abadi yang di depositokan di BPR Sukabumi, dan BPR Sukabumi siap untuk membangun kerjasama dengan FSKSS, selain itu H. Engkos Rosidin, SE., MM juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi karena telah menyimpan Dana Abadi dalam bentuk Deposito di BPR Sukabumi. Semoga kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik, dan dengan program Dana Abadi ini bisa mendukung dan mewujudkan Kabupaten Sukabumi lebih baik terutama di bidang kesehatan.

Read More

Rapat Tindak Lanjut Forum Nasional (Fornas) bahas grand desain penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Ketua Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) Ibu Dra. Hj. Yani Jatnika Marwan, M.Pd menghadiri Rapat Tindak Lanjut Forum Nasional (Fornas) Kabupaten/Kota Sehat melalui Aplikasi Zoom Meeting bersama dengan Perwakilan 10 Kabupaten/Kota dan Perwakilan dari Kementerian Kesehatan (Rabu, 18/01/2023).

Dalam Rapat Tindak Lanjut Fornas tersebut, masing-masing Kabupaten Kota menyampaikan praktik terbaik (best practices) dalam penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat, termasuk Kabupaten Sukabumi yang disampaikan langsung oleh Ibu Dra. Hj. Yani Jatnika Marwan, M.Pd.

Dalam paparannya Ibu Ketua FSKSS menyampaikan hal yang berbeda terkait inovasi di Kabupaten Sukabumi dibandingkan dengan Kabupaten Kota lainnya, diantaranya : 1) dalam penyelenggaraan ODF memiliki Satgas ODF yang sekarang meningkat menjadi Satgas STBM, 2) ada lelang kebaikan untuk mendukung terwujudnya ODF 100%, 3) memiliki grand desain dalam mewujudkan ODF 100%, 4) dari sisi kelembagaan forum memiliki legalitas yang kuat berupa AD ART, kode etik forum, akta notaris, SK Kemenkumham, SK Bupati dan Perbup Penyelenggaraan KKS.

Dalam kepengurusan Forum Nasional KKS, Ibu Dra. Hj. Yani Jatnika Marwan, M.Pd ditunjuk sebagai Ketua 1, sekaligus Kabupaten Sukabumi ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Healthy Cities Summit Tahun 2024.

Read More

Rapat Koordinasi FSKSS "sinergi perangkat daerah dalam pembinaan Kabupaten/Kota Sehat"

Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) Bersama Tim Pembina KKS menghadiri Rapat Koordinasi Urusan Kesehatan dan Sosial dengan Tema "Sinergi Perangkat Daerah dalam Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Provinsi Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Biro Kesra Setda Jabar bertempat di Mason Pine Hotel Kota Baru Parahyangan Kabupaten Bandung Barat (20/12/2022). 

Dalam kegiatan ini, Kabupaten Sukabumi menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat dan uang pembinaan untuk FSKSS sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja terbaik penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2021. Selain itu, FSKSS diminta menjadi salah satu narasumber untuk memberikan best practices dalam strategi pencapaian KKS di Kabupaten Sukabumi. Penyampaian materi disampaikan oleh Ajat Zatnika Sekretaris FSKSS mewakili Ibu Ketua FSKSS. 

Penghargaan yang diberikan pada Rakord kali ini selain untuk Kab. Sukabumi yang menjadi satu-satunya meraih Swasti Saba Wistara di Jawa Barat ada 4 daerah lain yang juga menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, diantaranya Kab. Sumedang (Wiwerda), Kab. Bandung (Padapa), Kota Sukabumi (Padapa) dan Kota Depok (Wiwerda).

Read More

Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri bersama Tim Pembina KSS dan FSKSS melaksanakan Penerimaan Tim Verifikasi CTPS Provinsi Jawa Barat

Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri bersama Tim Pembina KSS dan FSKSS melaksanakan Penerimaan Tim Verifikasi CTPS Provinsi Jawa Barat di Ruang Utama Pendopo Kabupaten Sukabumi (Kamis, 29/9/2022)

Kabupaten Sukabumi menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang akan dilakukan Penilaian Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada Tahun 2022. CTPS merupakah Pilar Ke-2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Kegiatan Verifikasi CTPS Tingkat Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi dilakukan di 12 Kecamatan, per Kecamatan diambil 2 Desa/Kelurahan. Kegiatan verifikasi ini berlangsung selama 2 hari yaitu pada tanggal 29 dan 30 September 2022.

"Insya Allah kami Bisa Mewujudkan CTPS di Kabupaten Sukabumi", tutur Ibu Wakil Ketua FSKSS Hj. Tika Iyos Somantri. Ini bagian dari inovasi Kabupaten Sukabumi untuk mendukung tercapainya Kabupaten Sukabumi Sehat.

#Wistara_Juara #CTPS_Bisa #Sukabumi_Maju #Jabar_Juara

Read More

Verifikasi CTPS Hj. Tika Iyos Somantri menerima bantuan Sabun Cuci Tangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi

Wakil Ketua FSKSS Hj. Tika Iyos Somantri menerima bantuan Sabun Cuci Tangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Wawan Godawan pada saat kegiatan Verifikasi CTPS di Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi. Bantuan tersebut langsung diserahkan oleh Ibu Wakil Ketua FSKSS kepada Camat Nagrak untuk mendukung pelaksanaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Pilar Ke-2 STBM di Kecamatan Nagrak.

Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa jabatan Pimpinan BPBD disebut Kepala Pelaksana tidak disebut Kepala BPBD seperti halnya Kepala BPKAD atau Kepala Bappelitbangda.

Jabatan Kepala Pelaksana BPBD diatur melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD, pembentukan BPBD juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

Dalam pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 dijelaskan, "BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Maksudnya dirangkap jabatan oleh Sekretaris Daerah.

Sedangkan dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 disebutkan, "Susunan organisasi BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (2) dijelaskan, "Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota sehari-hari."

Adapun eselonering Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 sama dengan Kepala Dinas dan Kepala Badan (seperti Kepala Bappeda atau Kepala Bapenda). Yaitu, eselon II.b.

Read More

Wujudkan swasti saba wistara 2023 FSKSS bersama tim pembina melaksanakan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2023

Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) bersama Tim Pembina Kabupaten Sukabumi Sehat (KSS) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Pendopo Kabupaten Sukabumi (22/9/2022). 

Kegiatan Rapat Koordinasi KKS di Pimpin langung oleh Wakil Ketua FSKSS Hj. Tika Iyos Somantri dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sukabumi Drs. H. Iyos Somantri, M.Si.

Dalam kegiatan Rakord KKS yang dihadiri langsung secara tatap muka oleh perwakilan perangkat daerah, pengurus FSKSS, Tim Pembina KSS, dan secara virtual diseluruh kecamatan, membahas beberapa agenda diantaranya : 1) Menyampaikan hasil Rakord KKS tingkat Provinsi Jawa Barat, 2) Melakukan update Data dan Dokumen Pendukung Indikator Tatanan KKS, 3) Merencanakan Pembinaan Kecamatan lokus tatanan KKS Tahun 2023, dan 4) Persiapan Verifikasi Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Pilar Ke-2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri, menyampaikan harapan dukungan dari semua pihak, untuk mensukseskan Kabupaten Sukabumi meraih kembali Swasti Saba Wistara untuk yang ke-3 kalinya pada tahun 2023, selain itu juga untuk mensukseskan terselenggaranya agenda nasional Healthy Cities Summit yang ke-6 Tahun 2024 dimana Kabupaten Sukabumi ditunjuk sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Healthy Cities Summit berdasarkan hasil Keputusan Pertemuan Summit di Kota Semarang pada akhir Maret 2022.

Dalam kesempatan rakord KKS juga, Iyos Somantri menyampaikan kepada semua kecamatan agar segera melengkapi dokumen pendukung seperti berita acara dan SK tim verifikasi CTPS ditingkat Kecamatan dan Desa sebagai syarat untuk penilaian CTPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022.

Ada perubahan tatanan KKS untuk tahun 2023 berdasarkan rancangan Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Sehat, diantaranya : 1) Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri, 2) Permukiman dan Rumah Ibadah Sehat, 3) Satuan Pendidikan Sehat, 4) Perkantoran dan Perindustrian Sehat, 5) Pasar Rakyat Sehat, 6) Pariwisata Sehat, 7) Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan, 8) Perlindungan Sosial Sehat, dan 9) Pencegahan dan Penanganan Bencana.

Hj. Tika Iyos Somantri dalam sambutannya menyampaikan bahwa perlunya meningkatkan sinergitas, koordinasi dan kolaborasi peran dari semua pihak untuk mensukseskan Kabupaten Sukabumi meraih Swasti Saba Wistara Ke-3 pada penilaian KKS Tahun 2023, selain itu juga agar meningkatkan potensi dan inovasi yang berkaitan dengan KKS disemua sektor. Dengan persiapan lebih dini dan komitmen bersama yang kuat, kita pasti bisa meraih kembali Wistara Ke-3 di Tahun 2023, tuturnya. 

Read More

Kaji Banding FKKS Kabupaten Tegal ke Sukabumi, Butuh Keroyokan untuk Raih Swasti Saba Wistara

Mewujudkan status Kabupaten/Kota Sehat dengan raihan prestasi Swasti Saba Wistara memang tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Hampir semua daerah mengidamkan predikat Kabupaten/Kota Sehat yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dan Kemendagri tersebut. Salah satu daerah yang sudah berhasil memperoleh prestasi itu adalah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Tak salah kiranya, Forum Kabupaten Kota Sehat (FKKS) Kabupaten Tegal selama dua hari lalu, Rabu - Kamis, 20-21 Juni 2022 melakukan studi banding ke Sukabumi.

Rombongan FKKS Kabupaten Tegal yang diketuai Sisca Zulistia Ardie bersama Sekda Widodo Joko Mulyono dan sejumlah kepala OPD melakukan kaji banding ke Sukabumi.

Manajemen tata kelola Kabupaten Sehat, mulai dari tim kolaborasi, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran dan kiat-kiat dalam mewujudkan kesadaran perilaku budaya bersih dikupas tuntas dalam pertemuan FKKS Kabupaten Tegal dan Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSSKS).

Dari FSSKS Kabupaten Sukabumi memaparkan, penghargaan Swasti Saba Wistara diraih dalam proses yang panjang.

''Kuncinya ada komitmen bersama. Mulai dari Pak Bupati, legislatif, Polri dan TNI, sampai ke tingkat desa mendukung untuk Kabupaten Sehat,''kata Ketua FSKKS Kabupaten Sukabumi, Yani Jatmika Marwan.

Komitmen bersama itu, lanjut Yani Jatnika, direalisasikan dalam bentuk tim kolaboratif yang bertanggung jawab penuh dengan tugasnya masing-masing.

''Bahkan dalam FSKSS, kami juga bentuk mulai tingkat kecamatan dan desa. Gerakan bersama juga didukung oleh Polri dan TNI, jadi kuncinya serentak. Karena dengan kebersamaan ini segala sesuatu pasti bisa dicapai,''lanjut Yani.

Bahkan, saat dialog dengan Tim FSKSS muncul pembahasan soal penganggaran dan tim kerja. Di FSKSS Kabupaten Sukabumi dalam menggerakkan masyarakat peduli kesehatan mendapat dukungan dana dari APBD, CSR sampai tingkat desa juga didukung dana desa.

Seanjutnya, dalam penerapan kebijakan ada juga sanksi bagi desa yang tidak melakukan program Kabupaten Sehat. Ada aturan dalam Perbup jika mengindahkan program Kabupaten Sehat, maka dana desa bisa ditunda pencairannya.

Menanggapi hasil dari kaji banding FKKS Kabupaten Tegal ke Sukabumi, Dr Syaefudin dari Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal mengatakan, Kabupaten Tegal sangat berpotensi untuk meraih prestasi seperti Kabupaten Sukabumi.

''Dari potensi alam hampir sama ada wisata pegunungan. Pembentukan tim dan strateginya hampir sama. Hanya tinggal komitmen pimpinan daerah, dukungan anggaran yang kolaboratif mulai APBD, dana CSR serta dukungan dana desa yang saya lihat masih parsial,''katanya.

Syaefudin mengharapkan, setelah kaji banding FKKS Kabupaten Tegal ke Sukabumi ini ada tindak lanjut yang konkret, seperti pembentukan tim teknis yang totalitas menangani manajenen administratif.

''Selanjutnya memperluas cakupan mulai tingkat kecamatan hingga desa serta pembuatan regulasi Kabupaten Tegal Sehat yang menjadi payung hukum dalam memobilisasi program. Kuncinya perlu model keroyokan untuk mewujudkan Kabupaten Sehat,''tandasnya.

Read More

Summit Kabupaten/Kota Sehat 2022, Bupati Sukabumi Marwan Hamami Sampaikan Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi

Ketua Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) Hj. Yani Jatnika Marwan, M.Pd. beserta tim unsur Organisasi Perangkat Daerah dan Pengurus FSKSS menghadiri Summit Kabupaten/Kota Sehat Indonesia 2022 di Patra Semarang Hotel & Convention (Ruang Grand Rama Shinta), Jl. Sisingamangaraja, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Kabupaten Sukabumi menjadi tim perumus deklarasi kabupaten/kota sehat bersama 9 Kabupaten/Kota lainnya sebagai perwakilan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. Diawali dengan rapat tim perumus deklarasi kabupaten/kota sehat sejak 27 Maret 2022 dengan fokus bahasan diantaranya membentuk forum nasional kota/kabupaten sehat hingga menyusun rekomendasi peraturan pelaksanaan kabupaten/kota sehat serta pemilihan tuan rumah untuk ajang Kabupaten/Kota Sehat selanjutnya. 

Kegiatan Summit Kota Sehat 2022 periode kelima ini mengambil tema "Healthy Cities for All" dan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma'ruf Amin Secara Virtual serta diikuti oleh 649 Peserta yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Apeksi, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Se- Indonesia, Ketua Forum Kabupaten/Kota Sehat se-Indonesia. 

Pada kesempatan tersebut Bupati Sukabumi Drs. H. Marwan Hamami, MM. menjadi Narasumber pada Kegiatan Summit Kabupaten/Kota Sehat dengan Pembahasan "Tatanan ketahanan pangan dan Gizi"

Disela kegiatan Bupati menjelaskan bahwa kegiatan ini sarana berbagi pengalaman untuk menjadi kabupaten/kota sehat "perlu adanya koordinasi dan kolaborasi mulai dari tingkat pengambil kebijakan sampai masyarakat. Nah ini harus di-implementasikan tentunya dan disupport oleh kebijakan, mudah mudahan dengan pertemuan hari ini bisa mengejar SDM yang handal dan itu akan sulit tanpa generasi yang sehat" jelasnya.

Menurut Bupati, forum ini ingin menjawab persoalan persoalan dasar dalam meningkatkan daya saing SDM. " kabupaten sukabumi mendapat tugas menjelaskan cara menangani persoalan ketahanan pangan dan gizi, karena dilihat dari posisi Kabupaten Sukabumi yang stunting nya tinggi, jadi para peserta bertanya apa yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sukabumi sehingga mendapatkan wistara ini padahal stuntingnya tinggi. Walaupun Sukabumi stunting tinggi tapi ada program yang didorong untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. kita sampaikan diforum, tak hanya disini komunikasi antara daerah dengan tim akan kita intensifkan melalui fasilitas IT termasuk tanya jawab mengatasi persoalan lewat email" pungkasnya.

Read More

Kabupaten Bogor Belajar ODF 100 persen ke Kabupaten Sukabumi

Tim Pembina dan Forum Kabupaten Bogor Sehat (FKBS) berkunjung ke Kabupaten Sukabumi, Selasa, 22 Maret 2022. Kunjungan studi banding ini dalam rangka untuk menggali strategi pencapaian Open Defecation Free (ODF) 100 persen dan Swasti Saba Wistara dalam penilaian KKS yang dilakukan oleh Kabupaten Sukabumi. Rombongan dari Kabupaten Bogor diterima oleh Tim Pembina dan Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) di Pendopo. Tim Pembina Kabupaten Bogor Sehat Iif Rifanudin mengatakan, kunjungannya ke Kabupaten Sukabumi untuk mengadopsi cara percepatan pencapaian ODF di daerah terluas se Jawa Barat ini. Apalagi, Kabupaten Sukabumi telah dinyatakan 100 persen ODF. Bahkan, berhasil meraih swasti saba wistara. "Kami menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai referensi dalam membenahi ODF di Kabupaten Bogor. Makanya, kami ingin mengadopsi keberhasilannya. Sehingga, Kabupaten Bogor bisa meraih predikat yang sama dengan Kabupaten Sukabumi," ujarnya.

Menurutnya, meraih ODF 100 persen itu cukup berat. Baik yang 60 persen ataupun 100 persen sekaligus. "Makanya, kami ingin meniru atas capaian 100 persen ODF di Kabupaten Sukabumi," ucapnya.

Ketua Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) Hj. Yani Jatnika Marwan berterima kasih atas kunjungan Tim Pembina dan FKBS. "Bahkan dihari yang sama, awalnya ada dua daerah yang akan mengunjungi Kabupaten Sukabumi. Khususnya untuk melihat 100 persen ODF di Kabupaten Sukabumi, dari Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan Kabupaten Bogor," ungkapnya.

Keberhasilan Kabupaten Sukabumi dalam 100 persen ODF, atas dukungan semua pihak. Terutama pemimpin daerah yang ikut concern. "Alhamdulillah, kami punya pemimpin yang sangat mendukung. Semuanya selalu mensupport setiap keputusan yang dibuat," ungkapnya.

Selain itu, komitmen dan kolaborasi menjadi hal yang penting juga dalam meraih semua ini.  "Memang pekerjaan ini bukan hal mudah dan enteng. Berkat keinginan untuk maju dan tekad kuat, kami bisa meraihnya. Intinya jangan

setengah-setengah. Sebab, semua ini butuh kolaborasi dan komitmen yang luar biasa," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan peninjauan ke sekretariat FSKSS yang berada di komplek gelanggang pemuda cisaat dan salah satu lokus ODF di Desa Karawang, Kecamatan Sukabumi.

Read More